Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membenahi kinerja tim di putaran II mendatang, Persib Bandung harus melakukan remanajemen. Duta Persib, Dede Yusuf mengatakan, manajemen juga merupakan salah satu instrumen yang menyebabkan Persib terpuruk.
"Pemain bagus dan pelatih juga bagus, kenapa prestasinya menurun? Bahkan beberapa pemain juga konon akan hijrah. Menurut saya harus ada remanajemen," ujar Duta Persib Bandung yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf saat ditemui usai bertemu Duta Besar Indonesia untuk Cile, Aloysius Lele Madja di Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Jumat (11/2).
Karena itu, Dede mengusulkan agar H. Umuh Muchtar memilih jabatan yang dirangkapnya yaitu sebagai Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat dan manajer tim. Hal itu dilakukan agar Umuh lebih fokus pada salah satu pekerjaan.
"Saya melihat ini bukan penggusuran. Namun perlu diingat, Pak Umuh itu menjabat dirut dan juga manajer. Saya pikir harus ada focusing. Kalau manajer, setiap kekalahan bisa dipecat. Nah, kalau direktur tidak bisa dipecat," kata Dede.
Jika Umuh memilih menjadi Manajer Persib, lanjut Dede, harus fokus pada pengelolaan tim. Manajer harus memperhatikan pelatih, pemain, latihan, dan sebagainya, yang berkaitan dengan tim. Sedangkan jika memilih menjabat Dirut PT PBB, maka Umuh harus lebih fokus pada perusahaan.
"Kalau jadi direktur, dia harus mencari uang. Lalu menjalankan roda perusahaan sehingga berjalan baik dan benar. Jadi enggak ada tuh gusur-menggusur," tegasnya.
Kendati demikian, Dede mengingatkan, hal itu bergantung pada rapat umum pemegang saham (RUPS). Karena, hal tersebut hanya bisa diputuskan melalui rapat RUPS. "Keputusannya ada di RUPS yang berasal dari pemegang saham. Tentu di sana Pak Umuh terlibat. Kalau saya tidak," katanya.
Dikunjungi KPK
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi jajaran PT PBB di kantor PT PBB, Jln. Sulanjana, Jumat (11/2). Kepala Satgas Bidang Pengembangan Direktorat Litbang KPK, Dian Patria mengatakan, kunjungan ke PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) merupakan lanjutan kajian dan pendalaman KPK, terkait Persib Bandung yang sudah bersih dari APBD. Persib dianggap sebagai tim yang berhasil melepaskan diri dari APBD. "Persib Bandung sejak Agustus 2009 sudah berbadan hukum dan menjadi yang pertama kali berhasil lepas dari APBD," kata Dian.
Menurutnya, KPK juga akan melakukan sampling ke tim lain, selain Persib Bandung. Tim yang masih bergantung pada APBD juga tetap menjadi objek kajian KPK.
"Pemain bagus dan pelatih juga bagus, kenapa prestasinya menurun? Bahkan beberapa pemain juga konon akan hijrah. Menurut saya harus ada remanajemen," ujar Duta Persib Bandung yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf saat ditemui usai bertemu Duta Besar Indonesia untuk Cile, Aloysius Lele Madja di Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Jumat (11/2).
Karena itu, Dede mengusulkan agar H. Umuh Muchtar memilih jabatan yang dirangkapnya yaitu sebagai Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat dan manajer tim. Hal itu dilakukan agar Umuh lebih fokus pada salah satu pekerjaan.
"Saya melihat ini bukan penggusuran. Namun perlu diingat, Pak Umuh itu menjabat dirut dan juga manajer. Saya pikir harus ada focusing. Kalau manajer, setiap kekalahan bisa dipecat. Nah, kalau direktur tidak bisa dipecat," kata Dede.
Jika Umuh memilih menjadi Manajer Persib, lanjut Dede, harus fokus pada pengelolaan tim. Manajer harus memperhatikan pelatih, pemain, latihan, dan sebagainya, yang berkaitan dengan tim. Sedangkan jika memilih menjabat Dirut PT PBB, maka Umuh harus lebih fokus pada perusahaan.
"Kalau jadi direktur, dia harus mencari uang. Lalu menjalankan roda perusahaan sehingga berjalan baik dan benar. Jadi enggak ada tuh gusur-menggusur," tegasnya.
Kendati demikian, Dede mengingatkan, hal itu bergantung pada rapat umum pemegang saham (RUPS). Karena, hal tersebut hanya bisa diputuskan melalui rapat RUPS. "Keputusannya ada di RUPS yang berasal dari pemegang saham. Tentu di sana Pak Umuh terlibat. Kalau saya tidak," katanya.
Dikunjungi KPK
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi jajaran PT PBB di kantor PT PBB, Jln. Sulanjana, Jumat (11/2). Kepala Satgas Bidang Pengembangan Direktorat Litbang KPK, Dian Patria mengatakan, kunjungan ke PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) merupakan lanjutan kajian dan pendalaman KPK, terkait Persib Bandung yang sudah bersih dari APBD. Persib dianggap sebagai tim yang berhasil melepaskan diri dari APBD. "Persib Bandung sejak Agustus 2009 sudah berbadan hukum dan menjadi yang pertama kali berhasil lepas dari APBD," kata Dian.
Menurutnya, KPK juga akan melakukan sampling ke tim lain, selain Persib Bandung. Tim yang masih bergantung pada APBD juga tetap menjadi objek kajian KPK.
sumber : Galamedia
0 komentar:
Posting Komentar